Jokowi Tunda Premium Naik

Kode Iklan 336x280
Kode Iklan In Artikel
HPK taruh disini

Partai Demokrat mengatakan penundaan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dari Rp6.450 per liter menjadi Rp7.000 per liter merupakan drama yang dibuat pemerintah. Pemerintah disebut ingin menciptakan sosok Presiden Joko Widodo sebagai pahlawan atas penundaan tersebut.

"Saya pikir ini hanya upaya menciptakan sosok presiden (Jokowi) sebagai pahlawan. Sayangnya pahlawan kesorean," kata Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Demokrat Ferdinand Hutahaean kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/10).

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan menyebut mulai sore ini, harga jual BBM jenis penugasan ini di wilayah Jawa-Madura-Bali naik dari Rp6.450 menjadi Rp7 ribu per liter. Sementara, untuk harga jual Premium di luar Jamali naik dari Rp6.400 menjadi Rp6.900 per liter.

Namun kenaikan Premium yang rencananya mulai sore ini ditunda. Penundaan sembari menunggu kesiapan PT Pertamina (Persero) selaku perusahaan minyak negara.

Ferdinand menyatakan keputusan menaikkan harga BBM yang pertama kali dilontarkan Jonan itu tak mungkin tanpa persetujuan Jokowi. Menurutnya, janggal bila tiba-tiba Jokowi memberikan arahan agar kenaikan Premium ditunda setelah disampaikan langsung oleh anak buahnya itu.

"Inilah bukti bahwa negara diurus dengan senda gurau. Rakyat dipermainkan seenaknya saja," ujarnya.

Lebih lanjut, Ferdinand menilai kenaikan harga Premium, meski akhirnya ditunda, semakin memperlihatkan wajah asli Jokowi yang ingkar terhadap janji kampanye saat Pilpres 2014. Dia juga menyebut pemerintah telah membohongi rakyatnya sendiri.

"Pemerintah sedang menunjukkan wujud aslinya yaitu tidak menepati janji politik kampanyenya dan janji pemerintahannya kepada rakyat yamg tidak akan menaikkan harga BBM," tuturnya.

Politikus Demokrat itu pun menyinggung ketidakkonsistenan PDIP terhadap isu kenaikan harga BBM. Dalam konteks ini, dia membawa kejadian di masa Susilo Bambang Yudhoyono masih jadi presiden.

Ferdinand menyebut saat SBY memimpin, PDIP menjadi salah satu partai yang paling keras mengkritik kebijakan menaikkan harga Premium saat itu. Bahkan, sampai terjadi demonstrasi yang digelar PDIP.

"Sekarang mereka malah tertawa mengamini ketidakkonsistenan sikap tersebut," kata dia.

Sementara itu Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin meminta penundaan kenaikan harga Premium tak selalu dikaitkan dengan Jokowi.

Ngabalin menuturkan Jokowi memiliki pertimbangan untuk menunda kenaikan harga premium. "

Tak usah berkomentar yang aneh-aneh dengan menyerang Jokowi, semakin Jokowi diserang, semakin banyak orang yang senang dengan Jokowi," katanya.






baca sumber

Kode Iklan 300x250
close
== [ Close ]==